Balai Melati Jakarta Wujudkan ATENSI Terpadu bagi Penyandang Disabilitas dengan Penguatan Koordinasi Stakeholder Balai

Balai Melati Jakarta Wujudkan ATENSI Terpadu bagi Penyandang Disabilitas dengan Penguatan Koordinasi Stakeholder Balai

Sukabumi (18 September 2020) – Kementerian Sosial RI melalui Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Sensorik Rungu Wicara “Melati” Jakarta menyelenggarakan Kegiatan Penguatan Kapasitas Petugas Daerah dalam Program Regional Potential Network (RPN) di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Kegiatan yang berlangsung selama 4 hari, sejak tanggal 15 sampai dengan 18 September 2020 diikuti oleh 35 orang peserta terdiri dari Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi, Guru SLB Bagian B, Pendamping Disabilitas, Pekerja Sosial Masyarakat dan Organisasi Penyandang Disabilitas di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.

 

Kepala Balai Melati Jakarta, Kiki Riadi menegaskan bahwa program RPN dirancang sebagai kegiatan layanan yang mengedepankan sinergitas antar lembaga, menjaring semua stakeholder untuk dapat berpartisipasi dan berkontribusi terhadap penanganan masalah penyandang disabilitas sensorik rungu wicara (PDSRW) di daerah. Lebih lanjut, Kiki menyampaikan bahwa RPN ditujukan untuk mendukung peran serta Pemerintah Daerah dan stakeholder terkait lainnya dalam upaya menuntaskan permasalahan PDSRW yang mengalami diskriminasi, terbatas aksesnya untuk berpartisipasi dengan optimal di masyarakat, dan mengalami hambatan dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya.

 

Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial, Harry Hikmat secara khusus memberikan arahan kepada para petugas daerah pendamping program RPN secara virtual. Harry menyampaikan “Tugas dari kawan-kawan pendamping daerah tidaklah ringan. Pendamping menghadapi ragam latar belakang penerima manfaat yang membutuhkan pola pendampingan yang tidak sama. Dampak dari respon negara yang belum inklusif, pendidikan bagi penyandang disabilitas jauh sekali dari warga negara yang normal. Pendamping sangat mungkin menemukan penyandang disabilitas yang terhambat aksesibilitas pendidikannya sehingga berimplikasi pada terganggunya keberfungsian sosialnya di masyarakat. Lakukan asesmen secara tepat ketika menemukan penyandang disabilitas sensorik rungu wicara di lapangan. Bukan hanya untuk selanjutnya dikirim ke balai, namun lakukan asesmen untuk menentukan layanan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) apa yang paling tepat dilakukan untuk penyandang disabilitas tersebut, apakah berbasis keluarga, komunitas atau berbasis balai. Lakukan case conference untuk mendapatkan hasil yang komprehensif. Pastikan apakah keluarga masih memiliki kapasitas untuk melakukan pengasuhan dan perawatan bagi penyandang disabilitas tanpa harus menyerahkan penyandang disabilitas untuk mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam balai.”

 

Lebih lanjut Harry memaparkan bahwa Program RPN merupakan sebuah upaya mensinergikan fungsi pemerintah Pusat-Provinsi-Kabupaten/Kota melalui pendekatan fungsional (dinamis, integrative, complementary berbasis case management). “RPN ditujukan untuk mendukung peran serta Pemerintah Daerah dan stakeholder terkait lainnya dalam upaya menuntaskan permasalahan penyandang disabilitas yang mengalami hambatan keberfungsian sosialnya. Balai Melati memiliki target penerima layanan yang cukup besar di tahun 2021. Hal ini menjadi PR besar yang harus terwujud dengan melibatkan koordinasi dengan berbagai pihak. Optimalkan sinergi dengan Dinas Sosial di daerah dan juga LKS. Saya yakin, Balai Melati mampu memberikan usaha terbaik dalam upaya penanganan permasalahan sosial bagi para penyandang disabilitas khususnya sensorik rungu wicara,” ujar Harry saat mengakhiri arahannya dalam kegiatan Penguatan Kapasitas Petugas Daerah dalam Program RPN di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.

 

Selama 4 hari mengikuti kegiatan penguatan kapasitas daerah dalam program RPN, para peserta dibekali materi mengenai : Pelaksanaan Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Disabilitas, Program Rehabilitasi Sosial yang diselenggarakan Balai Melati Jakarta, Manajemen Kasus Pendekatan Pekerja Sosial, Materi Kekhususan mengenai PDSRW, Keterampilan Pendamping (Pengenalan Bahasa Isyarat SIBI, Asesmen Fungsional, Terapi Wicara Sederhana), Teknis Pendampingan dan Model Layanan, Pembuatan Proposal Bantuan dan Pertanggungjawaban Bantuan Asistensi Rehabilitasi Sosial. Materi disampaikan oleh Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial RI, Kepala Balai Melati Jakarta, Akademisi dari Poltekkesos dan praktisi di bidang kesejahteraan sosial.

 

Para petugas daerah yang direkrut sebagai pendamping program RPN di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat merupakan potensi dan sumber kesejahteraan sosial yang ada di daerah, sehingga diharapkan segala aspek permasalahan, hambatan dan kekurangan dapat langsung ditanggulangi oleh sumber daya setempat. Peran Balai tidak hanya sebagai koordinator program regional, secara teknis juga melakukan kegiatan supervisi langsung terhadap permasalahan yang dihadapi serta hasil-hasil pendampingan. Pemberian bantuan Asistensi Rehabilitasi Sosial melalui rekening (cash transfer) merupakan dukungan pemerintah bagi PDSRW dalam pemenuhan hak hidup layak dalam rangka peningkatan kapabilitas sosial dan tanggung jawab sosial penyandang disabilitas yang menjadi bagian dari masyarakat.

Humas Balai Melati Jakarta

Bagikan :